Swiss

Menjadi negara netral, Swiss juga aktif terlibat dalam layanan keuangan dan perbankan swasta. Suatu ketika negara ini bahkan disebut sebagai negara kripto. Kemudian Crypto Valley didirikan di Zug untuk menarik kriptokurensi dan perusahaan blockchain. Ini adalah asosiasi independen yang didukung oleh pemerintah. Valley ini berfokus pada sistem teknologi global blockchain dan pengembangan inovasi kriptografi. Swiss terkenal sebagai salah satu negara terkemuka untuk keberhasilan implementasi ICO.

Jepang

Jepang dianggap sebagai salah satu negara yang paling pro-kripto di dunia. Kesediaan warganya untuk menerima inovasi berkontribusi pada popularitas kriptokurensi. Jepang secara resmi mengakui mata uang digital sebagai alat pembayaran yang sah pada tahun 2017. Asosiasi Pertukaran Mata Uang Virtual Jepang (JVCEA) adalah badan pengatur mandiri yang didirikan di negara ini pada tahun 2018. Mata uang ini muncul sebagai hasil penggabungan Asosiasi Blockchain Jepang dan Asosiasi Bisnis Kriptokurensi. Perusahaan baru ini terdiri dari 16 bursa Jepang dan dikenal dengan penilaian saham dan kriptokurensi.

Inggris

Inggris juga termasuk dalam daftar negara yang paling bersahabat dengan kripto. Saat ini, ada banyak komunitas kripto yang terlibat dalam pengembangan blockchain. Tujuh perusahaan blockchain terkemuka di Inggris bekerja sama dan menciptakan asosiasi kriptokurensi dengan peraturan sendiri, CryptoUK. Organisasi ini telah membuat seperangkat peraturan yang mengontrol proyek blockchain dan aset digital. Organisasi ini memberi perhatian khusus pada startup blockchain Inggris dan keamanannya. Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian membuat Inggris menjadi tujuan yang menarik bagi para penggemar kripto.

Belanda

Pemikiran bebas dan liberalisme selalu menjadi ciri khas Belanda. Dengan demikian, tidak mengherankan jika negara ini cukup liberal dalam hal aset digital. Khususnya, kedutaan bitcoin baru telah diluncurkan di Amsterdam. Di sini, penggemar kripto terlibat dalam mempopulerkan mata uang virtual. Amsterdam telah mengambil alih kota-kota lain dalam distribusi aset digital. Pihak berwenang Belanda tidak berniat mengambil kendali atas kriptokurensi. Namun, Dutch Blockchain Coalition (DBC) berencana untuk membuat regulator yang bertanggung jawab atas proyek kriptokurensi.

Denmark

Denmark juga masuk dalam daftar negara yang ramah kripto. Tidak adanya pajak atas mata uang digital membuatnya sangat menarik bagi para investor kripto. Denmarks National Bank memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam regulasi mata uang virtual. Menurut bank tersebut, aset digital bukan alat pembayaran resmi karena tidak adanya penerbit utama. Saat ini, tidak ada regulator di Denmark untuk mengontrol aset virtual. Kondisi tersebut sangat menarik bagi penggemar kripto.